Apakah hotel berhak menutup akses masyarakat ke pantai dan laut?

Pada bulan Juni 2008 ini satu minggu saya menginap di sebuah hotel di Pantai Losari, Makassar. Hebatnya hotel ini tidak hanya dibangun di pantai, namun bahkan menjorok ke laut, sehingga banyak kamar hotel justru berada di atas air laut. Temanku yang mendapatkan kamar di atas air laut semalaman tak bisa tidur karena takut tsunami akibat bayangan tsunami Aceh. Ada juga restoran yang dinamakan Sunset Restaurant, yang menawarkan pengambilan foto sunset, matahari terbenam dari restoran itu. Jika hendak mengambil foto sunset dari restoran ini, Anda dipaksa memesan minuman dulu agar mendapatkan hak mengambil foto dari posisi yang cocok.

Saya kagumi kemampuan arsitek yang merancang dan kemampuan insinyur teknik sipil yang membangun hotel itu. Bayangkan tiang-tiang penyanggah hotel dibangun sekuat tiang-tiang dermaga pelabuhan! Namun, satu pertanyaan selalu mengusik sanubari: ”Dari mana para kapitalis pemilik hotel mendapat hak menutup akses masyarakat terhadap pantai dan laut?” Atas dasar hukum apa, mereka begitu leluasa menutup akses bagi masyarakat yang tidak berduit? Sepanjang pantai itu telah berdiri Port of Makassar, pelabuhan Makassar yang sudah berumur berabad-abad. Jika sebuah pelabuhan sebagai infrastruktur publik menutup akses bagi publik, tindakan ini dapat dimengerti karena menyangkut kepentingan publik.

Pelabuhan Makassar (Foto dari koleksi Fujiono)

Di bulan Juli ini saya menginap di dua hotel di pantai Anyer, Banten. Kedua hotel itu juga menutup akses ke laut bagi masyarakat. Bahkan, salah satu hotel justru sebagian gedungnya berdiri di atas tanah urukan yang dulunya laut. Enak benar, pemilik hotel itu! Ia hanya membeli sekeping tanah di tepi pantai lalu semaunya menambah lahan dengan menguruk pantai. Jadi, bertambah luaslah lahan hotel itu. Kepada siapa ia membayar tanah yang dulunya laut? Pasti gratislah. Lalu, dengan cara serakah ini ia mengambil alih hak dan akses masyarakat kepada kepiting dan hasil laut yang dapat diambil di tepi pantai itu.

Pengamatan di bulan Juni dan Juli ini membuat aku merefleksi pengalaman berkunjung atau mengingap di hotel-hotel di tempat lain di Indonesia yang melawan aturan hukum, menutup akses masyarakat ke laut. Di Pantai Kuta yang terkenal, saya melihat satu hotel langsung membangun kamarnya merampas pantai, sehingga pengunjung tak bisa mengakses bagian Pantai Kuta itu. Di Maumere, Flores, sebuah kota kecil yang dilanda tsunami pada tahun 1992, ada juga hotel-hotel yang dibangun di tepi pantai dan menutup akses bagi masyarakat. Nelayan yang hendak melaut, siswa sekolah yang hendak berpiknik, dan warga masyarakat yang mau mandi di laut pada hari libur tak berhak mencapai pantai melewati hotel-hotel itu.

Pantai Kuta, Bali

Pantai Kuta, Bali (Foto Eliske)

Warga Jakarta sudah lama menderita sejak dibangunnya Pantai Ancol. Walaupun Jakarta terletak di tepi pantai, tapi sebagai warga Jakarta janganlah berharap melihat pemandangan laut dari tepi pantai. Pantai Jakarta sudah ditutup Pelabuhan Tanjung Priok dan deretan gedung pemerintah dan swasta. Pantai yang tersisa telah disulap menjadi Taman Impian Jaya Ancol. Masuk akal jika kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tertutup bagi publik. Namun, dari mana konglomerat yang membangun Taman Impian Jaya Ancol mendapatkan hak tak terbatas waktu menutup akses masyarakat ke pantai? Warga Jakarta harus mengeluarkan banyak uang untuk menikmati pantai. Di Pantai Ancol Anda akan dihadang oleh sekian banyak pintu gerbang, dan di setiap pintu Anda harus membayar.

Di Danau Toba, Sumatra Utara, penutupan akses masyarakat ke tepi danau juga terjadi baik di Parapat maupun di Pulau Samosir. Siapa pemilik Danau Toba? Apakah kapitalis pendiri hotel berhak mengambil alih hak masyarakat Toba dan Samosir mendapatkan akses ke danau? Waktu saya berkunjung ke Poso, saya menginap di sebuah hotel di tepi Danau Poso. Namun, ada batas jalan antara lahan hotel dan tepi danau. Dengan demikian, akses masyarakat ke danau tidak dibatasi.

(Foto dari koleksi Sri Hidayati)

(Foto dari koleksi Sri Hidayati)

Di negara-negara lain, pemerintah amat ketat memberlakukan aturan agar hotel dan gedung di tepi pantai dilarang menutup akses bagi masyarakat. Biasanya ada jalan raya yang membatasi tepi pantai dengan lahan hotel dan berbagai bangunan lain milik perusahaan atau individu.

Pantai dan laut itu adalah bagian alam yang sudah terberi kepada manusia, kepada masyarakat yang hidup di wilayah itu. Pantai dan laut itu katakanlah milik negara, tapi di atas segala-galanya adalah milik Tuhan pencipta. Pantai dan laut itu sudah ada sejak zaman es gletzer mencair di kutub utara. Umur pantai dan laut itu jauh lebih tua dari umur seorang insan manusia Indonesia. Mengapa ada individu serakah yang seenaknya merampas hak masyarakat mengakses pantai dan laut? Pejabat negara yang kebetulan menjabat pada waktu itu sama sekali tidak berhak memberikan lahan pantai kepada pemilik modal.

Lalu, kalau semua ini sudah terlanjur, apakah pihak pemilik hotel masih berhak melanjutkan haknya memonopoli pantai dan akses ke laut melalui pantai itu? Apa yang harus kita lakukan untuk menghentikan tindakan yang serakah dan melawan hak masyarakat ini? Apakah kita harus menunggu sampai berbagai pantai laut dan danau di Indonesia mengalami nasib yang sama seperti pantai Jakarta? Pantai ini sudah dikuasai kaum pemilik modal. Kepada siapa masyarakat harus mengadu?

Advertorial

Boat grenade explosion

Gagal ginjal

Kunjungilah posting ini:

https://sbelen.wordpress.com/2013/05/03/bawang-putih-cuka-apel-madu-jahe-lemon-jantung-sehat-tubuh-bugar/

 

Gambar spanduk Sano

sano-sembuhkan-ginjal

Kartu nama Yuni pemesanan 2


Tag: , , , , , , , , , , , ,

Satu Tanggapan to “Apakah hotel berhak menutup akses masyarakat ke pantai dan laut?”

  1. Fujiono Edy hardjo Says:

    Menarik benar bahasan Mr.B…. selain pakar Pendidikan, anda ternyata juga pemerhati lingkungan..GO GREEN IDONESIA, STOP GLOBAL WARMING!!! senang bisa membaca buah pemikiran anda pak, tenyata kaum kapitalis memang sudah mendapatkan tempat yang paling nyaman di negeri kita, janganlah kita berharap bisa menikmati sunset di kota ternate yang belum anda singgahi untuk waktu yang cukup lama (mungkin sepekan di ternate bobot tubuh anda bisa tambah 5 kg pak), untung saja hotel berbintang 4 di kota ternate tidak harus berdiri kokoh dipinggir pantai seperti hotel pantai gapura tempat kita menginap, sekalipun pemkot Ternate sudah mereklamasi pantai sejauh 5 km untuk dijadikan kawasan bisnsi pak!!! kalo di makassar sebagai jantung perekonomian KTI aja sudah penuh sesak dengan bangunan beton …mungkin 10 -20 tahun kedepan ternate bisa mengalami nasib yang serupa pak !!! miris sekali ya…policy yang dibuat sejak Otonomi Daerah digulirkan bukannya malah berpihak kepada rakyat sehingga rakyat mendapatkan hak akses secara gratis, eh malahan dimonopoli oleh segelintir pengusaha berduit…yang notabene menjauhkan kehidupan sosial masyarakat bergeser menjadi materialis, hedonis dan individualis!!! semoga aja para pemimpin kita bisa segera berintrospeksi diri , sungguh kita semua butuh perubahan terhadap pola pikir mereka, perubahan yang membawa kita pada kebaikan…thanx u my colleague!!!ditunggu ya kontribusi selanjutnya untuk training KTSP lanjutan di ternate dengan pak Miftah sang Maestro….Gambatte kudasai ojisan!!!Change….we believe..(Barry said that )kyahahaha

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: